NCNI ||Tangerang – Balaraja kembali menjadi sorotan setelah aksi tegas gabungan ormas seperti Satgas Banten Kesti TTKKDH DPAC Balaraja, LMPI Balaraja beserta anggota yang di dampingi oleh Sekjen Kabupaten Tangerang, Satria Banten (PPBBNI) Balaraja beser anggota dan di dampingi oleh Waka Kabupaten Tangerang, Pemuda Pancasila dan giat malam ini di hadiri oleh beberapa wartawan media balaraja. Mereka melakukan aksi balasan terhadap maraknya mobil dump truck yang diduga melanggar Perda dengan membandel melintas di jalan raya wilayah Kecamatan Balaraja.
Aksi yang dilakukan berupa pemutaran balik paksa terhadap mobil-mobil dump truck tersebut menjadi bukti nyata keprihatinan warga terhadap kondisi jalan yang semakin rusak akibat aktivitas angkutan berat yang tidak terkendali. Pertanyaan besar pun muncul: Mengapa aksi tegas seperti ini harus dilakukan oleh warga, sementara aparat penegak hukum seolah abai?
Diduga, ada sejumlah pihak yang masih mengabaikan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Apakah ada permainan kepentingan di balik maraknya pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan berat ini? Pertanyaan ini perlu dijawab secara transparan oleh pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan kepolisian.
Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari aktivitas angkutan yang merusak infrastruktur jalan? Apakah pengusaha dump truck yang terus meraup keuntungan tanpa memikirkan dampak sosial dan lingkungan? Ataukah ada pihak lain yang turut menikmati hasil dari pelanggaran tersebut?
Aksi malam ini adalah sebuah peringatan keras bagi semua pihak. Jika aparat penegak hukum tidak segera bertindak tegas, bukan tidak mungkin aksi serupa akan terus berulang dan bahkan semakin meluas. Masyarakat sudah tidak sabar menunggu tindakan nyata untuk mengatasi masalah ini.
Dalam konteks ini, Perda yang ada seakan menjadi macan kertas. Aturan yang dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat justru dengan mudah dilanggar. Apakah perlu dilakukan revisi terhadap Perda tersebut agar memiliki efek jera yang lebih kuat? Atau, mungkinkah ada kendala dalam pelaksanaan Perda yang selama ini menjadi penyebab utama maraknya pelanggaran?
Pertanyaan-pertanyaan di atas mendesak untuk segera dijawab. Pemerintah daerah dan kepolisian harus segera turun tangan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Perda dan penegakan hukum di lapangan.
Aksi gabungan ormas Balaraja ini adalah sebuah momentum bagi kita semua untuk bersatu. Mari kita bersama-sama mengawal upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Jangan biarkan kepentingan segelintir orang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat banyak.
(Dedi)
