Fungsi Pengawasan Bak Macan Ompong, Efektivitas Auditor dan Pemeriksa Keuangan Jadi Harapan Terakhir !!

Berita16576 Dilihat

NCNINDONESIA.COM|TANGERANG – Selalu menyita perhatian dan pertanyaan,Leading sektor pembangunan di wilayah Kabupaten Tangerang,baik itu yang berasal dari proyek Pokir Dewan maupun Kecamatan, seakan menjadi magnet tersendiri bagi para pengusaha bidang konstruksi, untuk bersaing dan menghalalkan segala cara untuk dapat mengerjakan proyek proyek tersebut.

Selain di anggap tidak terlalu rumit,jenis pekerjaan (PL) yang memiliki nilai kontrak dibawah 200 juta inipun dinilai lebih nyaman, mulai dari tahapan pengawasan,pelaksanaan dan proses penagihan pembayaran yang lenggang dan tidak terlalu rumit dan tak terlalu lama.

Namun demikian proses pemerataan pembangunan yang saat ini tengah gencar dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, rupanya masih menjadi pusat perhatian yang selalu hangat untuk diperbincangkan.

Optimalisasi fungsi pengawasan didalam proses pelaksanaan program pembangunan itupun dinilai berbagai pihak masih sangat lemah, sehingga efektivitas kinerja Auditor dan Pemeriksa Keuangan menjadi tumpuan terakhir untuk mencegah terjadinya dampak kerugian keuangan negara.

Sorotan akan adanya dugaan lemahnya fungsi pengawasan,pembiaran serta keberpihakan dari pihak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terhadap pihak pengusaha kontraktor, mencuat dipermukaan dan tertuju pada kinerja Internal Kecamatan Rajeg,yang dianggap tidak mampu melaksanakan serta mengoptimalkan fungsi pengawasan dengan baik terhadap proses pelaksanaan 2 proyek pembangunan konstruksi hasil penunjukan langsung (PL) yang saat ini tengah dikerjakan (Minggu 10/03/2024)

Fungsi pengawasan yang dianggap lemah,layaknya macan ompong itupun digadang gadang adalah merupakan salah satu indikator penyebab utama terjadinya berbagai dugaan ketidak sesuaian dan penyimpangan serta kecurangan yang dilakukan oleh oknum kontraktor, sehingga tak jarang umur bangunan bangunan tersebut tidak mampu bertahan lama.

Bungkam nya Kecamatan Rajeg serta berbagai pihak ketika dikonfirmasi soal hasil dan langkah evaluasi atas adanya dugaan penyimpangan didalam proses pelaksanaan ke 2 program pembangunan konstruksi itupun, tentunya menimbulkan tanda tanya besar ditengah tengah masyarakat. Ada apa dengan ke 2 proyek tersebut ? Dan benarkah ini merupakan sebuah bentuk keberpihakan ?

Pertanyaan pertanyaan itu pun hingga kini seakan masih menjadi misteri yang tak kunjung terpecahkan.

Perlu diketahui ke 2 proyek yang diduga kuat bermasalah dan sempat mendapat sorotan,adalah merupakan proyek hasil penunjukan langsung (PL) Kecamatan Rajeg APBD T.A 2024. Dengan judul.

1.Proyek Spal Kp Cakop Rt 17 Rw 04 Desa Pengarengan Kecamatan Rajeg.

2.Proyek paving blok Kp Kukun Rt 01 Rw 01 Desa Mekarsari Kecamatan Rajeg.

Munculnya Indikasi akan adanya dugaan kecurangan pada pelaksanaan 2 proyek itu sendiri dapat terlihat mulai dari adanya pemasangan konstruksi batu kali yang terlihat menyandar,tipis pada bagian dasar dan besar ke bagian atas sehingga menyerupai huruf (r) dengan ukuran yang lebih tipis di dasar,menumpang dan besar pada bagian atas permukaan.

Sedangkan pada proses pengerjaan proyek paving blok, nampak terlihat amparan aggregat yang sangat tipis, serta proses pemadatan yang nampak kurang maksimal, kasteen atau penahan, yang berdiameter Panjang 40 Tebal 10 dan Tinggi 20cm itupun terpendam dikisaran 11-12cm dibawah permukaan badan jalan,yang artinya menyisakan spes jarak amparan aggregat pada proses pemasangan paving blok di kisaran 8-9 cm,jika di akumulasikan kembali 8-9 cm Spes jarak yang tersisa ditambahkan lagi dengan ketebalan paving blok 6cm maka ketebalan amparan aggerat plus abu batu hanya tersisa 3-4cm,dan hal tersebut tentunya sangat dinilai Janggal, lantaran pada umumnya ketebalan amparan aggregat plus abu batu berada di kisaran 10-11cm.

Sementara itu ditempat terpisah Tenaga Ahli Bidang Pembangunan kontruksi disalah satu perusahaan swasta,Eman yang berhasil ditemui oleh awak media ini di ruang kerjanya menjelaskan, bahwa proses awal pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur, baik itu Jalan,Drainase,dan lain sebagainya harus terlebih dahulu melalui tahapan analisa fakta real dilapangan sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya(RAB) yang sudah ditentukan.

“Proses awal itu analisa fakta real di  lapangan dulu, untuk mengetahui apa saja kebutuhan yang diperlukan tentunya acuannya adalah RAB,jadi persepsinya apabila sudah ada acuan dan itu telah disepakati bersama oleh kedua pihak antara penyelenggara kegiatan dan pengusaha kontraktor,gak ada alasan lagi tuh untuk melenceng dari itu,dalam kata lain harus terlaksana dan dilaksanakan sesuai RAB.Tuturnya

Fakta real dilapangan (kata eman) tentunya menjadi faktor penting mana kala proses awal pelaksanaan  pembangunan konstruksi dimulai.

“Pengawas ya tugasnya melakukan pengawasan dengan baik,dan pengusaha kontraktor melaksanakan proses pengerjaan sesuai progres yang sudah di sepakati, jadi apabila semua proses ini berjalan baik,maka tentunya akan hasilkan sebuah pembangunan yang baik, berkualitas dan bermutu tinggi sehingga masyarakat selaku penerima manfaat dapat menikmati hasil pembangunan infrastruktur dalam jangka panjang. Tutupnya

Sebelumnya proses pelaksanaan kedua proyek inipun, sempat mendapat sorotan dari berbagai pihak baik Aktivis,Lsm dan para penggiat sosial lainnya.Dan hal itupun di tegaskan oleh Suheli salah satu aktivis yang menyoroti proses pemasangan papan informasi pada proyek Spal dan proses pengamparan aggregat serta pemadatan pada proyek jalan paving blok kala itu.

Ditempat dan waktu yang berbeda,Kepala Inspektorat Kabupaten Tangerang, Ibu Tini yang coba hubungi oleh awak media ini melalui sambungan Chat WhatsApp nya untuk dimintai tanggapan seputar dugaan ketidak sesuaian dan kecurangan dalam proses pelaksanaan pembangunan dan bungkamnya Camat Rajeg,selaku Kuasa Pengguna Anggaran hingga kini belum membalas dan memberikan keterangan apapun kendati sambungan telepon sedang aktif.

Akibat dari lemahnya fungsi pengawasan pada proses pengerjaan ke 2 proyek infrastruktur itupun maka negara sangat berpotensi dirugikan apabila proses transaksi pembayaran tetap dilakukan.

Hingga sampai berita ini kembali diterbitkan baik Kontraktor ,Camat Rajeg dan Inspektorat Kabupaten Tangerang belum dapat ditemui memberikan keterangan apapun seputar langkah dan hasil evaluasi pada ke 2 proyek yang diduga kuat bermasalah tersebut.(Nurdin/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *